14Desember -Nicholas Henry memberi batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.
A. Pendefinisian Adminitrasi Publik
Banyak para ahli yang memberikan definisi pada adminitrasi public diantarannya sebagai berikut :
• Jadi menurut Pfiffer dan Presthus antara lain sebagai berikut:
1. Adminitrasi public meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan badan perwakilan politik.
2. Adminitrasi public dapat didefinisikan koordinasi usaha usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakansanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan pemerintah.
3. Secara global, adminitrasi public adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan Teknik Teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.
• Menurut Nigro bersaudara ini :
1. ( adminitrasi public ) adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. ( adminitrasi public ) meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislative dan yudikatif serta hubungan diantar mereka.
3. ( adminitrasi public ) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan Sebagian dari proses politik.
• Menurut Arifin Abdulrachman• Menurut Prajudi Atmosudirdjo
Adminitrasi public adalah adminitrasi dari negara sebagai organisasi, dan adminitrasi yang mengejar tercapainya tujuan tujuan yang bersifat kenegaraan.
• Menurut Edward H. LitchfieldAdminitrasi public adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.
• Menurut Dwight WaldoAdminitrasi public adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlangkapi dengan tenaga tenaganya, dibiyai, digerakkan, dan dipimpin.
• Menurut Marshell E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. KoeingAdminitrasi public adalah manajemen dan organisasi dari manusia manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.
• Menurut George J. GordonAdminitrasi public adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.
Adminitrasi public dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif serta pengadilan.
Karena objek disiplin ilmu adminitrasi public adalah pelayanan public sehingga utamanya yang dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi public : maka Lloyd D. Musolf dan Harold Seidman dalam tulisan mereka yang berjudul The Blured Boundaries of Public Administration, melihat kesamaran pada batasan batasan adminitrasi public.
Gerald F. Caiden dalam bukunya Public administration memberikan patokan bahwa untuk menentukan suatu organisasi tersebut termasuk pemerintah, adalah dengan melihat tiga hal yaitu organisasinya dibentuk dengan peraturan pemerintah, karyawanya disebut pegawai negeri, dan pembiyaannya berasal dari uang rakyat.
Namun demikian ada tujuh hal khusus dari adminitrasi public, yaitu tidak dapat diletakkan ( unavoidable ), senantiasa mengharapkan ketaatan ( expect abedience ), mempunyai prioritas ( has priority ), mempunyai pengecualian ( has exceptional ), puncak pimpinan politik ( top management political ), sulit diukur ( difficult to measure ) sehingga kita terlalu banyak mengharap dari adminitrasi public ini ( more is expected of public administration).
B. Paradigma Adminitrasi Publik
Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang. Hanya ilmu ilmu eksakta memang cenderung objek objek, fakta fakta, dan hukum hukumnya relatif lebih lama untuk tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi serta pengindriawian manusia, relatif lebih pasti dibandingkan ilmu ilmu social.
Ilmu pengetahuan itu memang sangat terbatas Kawasan kompetensi nya, keterbatasan pertama adalah bahwa yang disebut kebenaran ilmiah itu malahan abstrak. Itulah sebabnya dalam revolusin ilmu pengetahuan tersebut, muncul peran paradigma ilmu pengetahuan.
Thomas S. Khun mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang , nilai nilai, metode metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.
Robert T. Golembiewski menganggap bahwa standar suatu disiplin ilmu dilihat ilmu dilihat dari focus dan lokusnya. Focus mempersoalkan apa kajian ( what of the field ) atau cara bagaimana memecahkan ( solution ) persoalan. Sedangkan lokus mempersoalkan dimana lokasi ( where of the field ) atau medan penerapan suatu ilmu pengetahuan.
Nicholas Henry memilah milah bahwa ada 5 ( lima ) kelompok corak berpikir para pakar tentang keberadaan ilmu adminitrasi public, yaitu sebagai berikut :
1. Paradigma dikotomi antara politik dan adminitrasi public, tokoh tokohnya Frank J. Goordnow dan Leonard D. White.
2. Paradigma prinsip prinsip adminitrasi, tokoh tokohnya adalah W.F. Willoughby, L. Guillick dan L. Urwick.
3. Paradigma kelembagaan, tokoh tokohnya adalah Charlies E. Lindblom, James D. Thomsom, Federick C. Mosher dan Amitai Etzioni.
4. Paradigma hubungan kemanusiaan, tokoh tokohnya adalah Rensis Likert, Daniel Kalzt dan Robert Kahn.
5. Paradigma pilihan masyarakat umum, tokoh tokohnya adalah Vincent Ostrom, James Buchanan, dan Gordon Tullock.
6. Paradigma adminitrasi public baru, tokoh tokohnya adalah Frank Marini dan George H. Frederickson.
C. Ruang Lingkup Adminitrasi Publik
Sebagian luasnya ruang lingkup ilmu adminitrasi public sehingga dapat pula mecakup ilmu ilmu social lain terutamanya yang memliki objek materialnya negara, yaitu antara lain ilmu pengetahuan, ilmu politik, hukum tata negara dan ilmu negara sendiri serta ilmu filsafat yang menjadi sumber keilmuan. Dengan demikian ruang lingkup ilmu administrasi public dapat diuraikan sebagai berikut :
Di bidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan yang banyak ditulis para pakar pemerintahan, meliputi:
1. Adminitrasi pemerintahan pusat
2. Adminitrasi pemerintahan daerah
3. Adminitrasi pemerintahan kecamatan
4. Adminitrasi pemerintahan kelurahan
5. Adminitrasi pemerintahan desa
6. Adminitrasi pemerintahan kotamadya
7. Adminitrasi pemerintahan kota adminitratif
8. Adminitrasi departemen
9. Adminitrasi non departemen.
Dibidang kekuasaan yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu politik, meliputi :
1. Adminitrasi politik luar negeri
2. Adminitrasi politik dalam negeri
3. Adminitrasi partai politik, posisi masyarakat LSM.
4. Adminitrasi kebijakansanaan pemerinta, policy, wisdom, kondisi, peran pemerintah.
Dibidang peraturan perundang – undangan yang banyak ditulis para pakar ilmu hukum tata negara , meliputi :
1. Landasan idiil
2. Landasan konstitusional
3. Landasan operasional
Dibidang kenegaraan yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu negara, meliputi :
1. Tugas dan kewajiban negara
2. Hak dan kewenangan negara
3. Tipa dan bentuk negara
4. Fungsi dan prinsip negara
5. Unsur unsur negara
6. Tujuan negara dan tujuan nasional
Dibidang pemikiran hakiki yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu filsafat , meliputi:
1. Etika adminitrasi public, tata nilai organisasi dan manajemen
2. Estetika adminitrasi public, cinta, rasa, karsa adminitrator
3. Logika adminitrasi public, disiplin ilmu, sumber daya manusia, hukum adminitrasi negara
4. Hakikat adminitrasi public, pembentukan system, kultur, sustur
Dibidang ketatalaksanaan yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu adminitrasi public, meliputi:
1. Adminitrasi pembangunan
2. Adminitrasi perkantoran
3. Adminitrasi kepegawaian
4. Adminitrasi kemiliteran
5. Adminitrasi kepolisian
6. Adminitrasi perpajakan
7. Adminitrasi pengadilan
8. Adminitrasi kepenjaraan
9. Adminitrasi perusahaan, meliputi antara lain :
a. Adminitrasi penjualan
b. Adminitrasi periklanan
c. Adminitrasi pemasaran
d. Adminitrasi perbankan
e. Adminitrasi perhotelan
f. Adminitrasi pengangkutan
Pertumbuhkembangan dari perusahaan perusahaan public dan badan badan yang tidak mengutamakan keuntungan ( Yayasan ), serta organisasi semi pemerintah, adalah hal yang perlu dilihat pertanggungjawabannya ( responsibility dan accountability ).